LAMPIRAN I 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR...........................2)

TENTANG

PEMBETULAN PBB
ATAS ..............3) NOMOR ................4) TANGGAL ...............5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) ...........................6) Nomor ........................7) tanggal ........................8) atas ....................9) Nomor ....................10) tanggal .................11) Tahun Pajak .......................12) yang diterima ...............13) berdasarkan tanda terima Nomor .................14) tanggal .........................15);

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor .............16) tanggal ................17) terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB *);

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..../PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS ..............18) NOMOR ................19) TANGGAL ...............20)


PERTAMA :

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB atas ...............21) Nomor .....................22) tanggal ..........23).  
Nama Wajib Pajak : .................................................................. 24)
NOP : .................................................................. 25)
Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) : .................................................................. 26)


KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No Uraian Semula Hasil Pembetulan
1 ...........................27) ...........................28) ...........................29)
2 ........................... ........................... ...........................
3 ........................... ........................... ...........................
4 ........................... ........................... ...........................
5 ........................... ........................... ...........................
6 ........................... ........................... ...........................
7 ........................... ........................... ...........................
8 ...........................
dst
........................... ...........................


Ditetapkan di .................. 30)
Pada tanggal.................... 31)

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak *)
...................................... 32)

ttd.

...................................... 33)
NIP. ............................... 34)


*) Coret yang tidak perlu


Petunjuk Pengisian Lampiran I
Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 6 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 7 : diisi nomor surat permohonan pembetulan
Angka 8 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan
Angka 9 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 10 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 11 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 12 : diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
Angka 13 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan pembetulan PBB
Angka 14 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB
Angka 15 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB
Angka 16 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
Angka 17 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
Angka 18 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 19 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 20 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 21 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 22 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 23 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 24 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 25 : diisi Nomor Objek Pajak
Angka 26 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
Angka 27 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
Angka 28 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
Angka 29 : diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
Angka 30 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
Angka 31 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
Angka 32 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
Angka 33 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
Angka 34 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB




LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR...........................2)

TENTANG

PEMBETULAN PBB ATAS SPPT
TAHUN PAJAK ..............3)
DESA/KELURAHAN *) ................4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*) ........................... 5) Nomor ........................6) tanggal ........................7) atas SPPT Tahun Pajak ....................8) yang diterima KPPBB/KPP Pratama*)...............9) berdasarkan tanda terima Nomor .................10) tanggal .........................11);

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor .............12) tanggal ................13) terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB *);

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..../PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK ..............14) DESA/KELURAHAN *) ................15)


PERTAMA :

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB atas SPPT Tahun Pajak...............16) Desa/Kelurahan *) .....................17)


KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagaimana terlampir :



Ditetapkan di .......................... 18)
Pada tanggal............................ 19)

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPPBB/KPP Pratama *).. 20)

ttd.

.............................................. 21)
NIP. ........................................ 22)


*) Coret yang tidak perlu


LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : ....................2)
TENTANG : PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK ...........3) DESA/KELURAHAN *) .............4)

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN *) .............................23)
KECAMATAN ..........................................24)
KAB./KOTA*) ........................................25)
TAHUN PAJAK ........................................26)

NO NOP Uraian Semula Hasil Pembetulan Keterangan
1 ............... 27) a. ............... 28) ............... 29) ............... 30) ............... 31)
b. ............... ............... ...............
c. ............... ............... ...............
2 ............... a. ............... ............... ............... ...............
b. ............... ............... ...............
c. ............... ............... ...............
3 ............... a. ............... ............... ............... ...............
b. ............... ............... ...............
c. ............... ............... ...............
4 ............... a. ............... ............... ............... ...............
b. ............... ............... ...............
c. ............... ............... ...............
5 ............... a. ............... ............... ............... ...............
b. ............... ............... ...............
c. ............... ............... ...............
6 ...............
dst
a. ............... ............... ............... ...............
b. ............... ............... ...............
c. ............... ............... ...............

*) Coret yang tidak perlu



Petunjuk Pengisian Lampiran II
Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB secara kolektif
Angka 3 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
Angka 4 : diisi nama Desa/keluraha
Angka 5 : diisi nama Desa/keluraha
Angka 6 : diisi nomor surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif
Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif 
Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
Angka 9 : diisi nama KPPBB/KPP Pratama yang menerima permohonan pembetulan PBB
Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB secara kolektif
Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB secara kolektif
Angka 12 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara kolektif
Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara kolektif
Angka 14 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
Angka 15 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 16 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
Angka 17 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 18 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
Angka 19 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
Angka 20 : diisi nama KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
Angka 21 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
Angka 22 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
Angka 23 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 24 : diisi nama Kecamatan
Angka 25 : diisi nama Kabupaten/Kota
Angka 26 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak yang diajukan pembetulan
Angka 28 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
contoh pengisian; nama WP, alamat WP, dsb
Angka 29 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada SPPT)
Angka 30 : diisi data hasil dari pembetulan PBB (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan, maka tidak perlu diisi)
Angka 31 : diisi keputusan atas permohonan pembetulan PBB (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak)




LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR...........................2)

TENTANG

PEMBETULAN PBB
ATAS ..............3) NOMOR ................4) TANGGAL ...............5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
  1. Surat pemberitahuan Pajak terhutang/Surat Ketetapan Pajak PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat Keputusan .............6) *) Nomor ................7) tanggal ..................8) tahun Pajak ................9) atas nama .......................10);
  2. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor ................11) tanggal .....12) terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB*);

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..../PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS ..............13) NOMOR ................14) TANGGAL ...............15)


PERTAMA :

Membetulkan secara jabatan atas ...............16) Nomor .....................17) tanggal ..........18).  
Nama Wajib Pajak : .................................................................. 19)
NOP : .................................................................. 20)
Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) : .................................................................. 21)


KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No Uraian Semula Hasil Pembetulan
1 ...........................22) ...........................23) ...........................24)
2 ........................... ........................... ...........................
3 ........................... ........................... ...........................
4 ........................... ........................... ...........................
5 ........................... ........................... ...........................
6 ........................... ........................... ...........................
7 ........................... ........................... ...........................
8 ...........................
dst
........................... ...........................


Ditetapkan di .................. 25)
Pada tanggal.................... 26)

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak *)
...................................... 27)

ttd.

...................................... 28)
NIP. ............................... 29)


*) Coret yang tidak perlu


Petunjuk Pengisian Lampiran III
Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 6 : diisi nomor jenis surat keputusan PBB (Jika Surat Keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
Angka 7 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 8 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 9 : diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
Angka 10 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
Angka 13 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 14 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 15 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 16 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 17 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 18 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
Angka 19 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak
Angka 21 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
Angka 22 : diisi materi yang akan dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
Angka 23 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
Angka 24 : diisi data hasil pembetulan PBB
Angka 25 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
Angka 27 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
Angka 28 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
Angka 29 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB




LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR...........................2)

TENTANG

PEMBETULAN BPHTB
ATAS ..............3) NOMOR ................4) TANGGAL ...............5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pembetulan BPHTB dari Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) ...........................6) Nomor ........................7) tanggal ........................8) atas ....................9) Nomor ....................10) tanggal .................11) yang diterima ...............12) berdasarkan tanda terima Nomor .................13) tanggal .........................14);

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor .............15) tanggal ................16) terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB*);

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..../PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN BPHTB ATAS ..............17) NOMOR ................18) TANGGAL ...............19)


PERTAMA :

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan BPHTB atas ...............20) Nomor .....................21) tanggal ..........22).  
Nama Wajib Pajak : .................................................................. 23)
NOP : .................................................................. 24)
Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) : .................................................................. 25)


KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No Uraian Semula Hasil Pembetulan
1 ...........................26) ...........................27) ...........................28)
2 ........................... ........................... ...........................
3 ........................... ........................... ...........................
4 ........................... ........................... ...........................
5 ........................... ........................... ...........................
6 ........................... ........................... ...........................
7 ........................... ........................... ...........................
8 ...........................
dst
........................... ...........................


Ditetapkan di .................. 29)
Pada tanggal.................... 30)

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak 
...................................... 31)

ttd.

...................................... 32)
NIP. ............................... 33)


*) Coret yang tidak perlu


Petunjuk Pengisian Lampiran IV
Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 6 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 7 : diisi nomor surat permohonan pembetulan
Angka 8 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan
Angka 9 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 10 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 11 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 12 : diisi Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan pembetulan BPHTB
Angka 13 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan BPHTB
Angka 14 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan BPHTB
Angka 15 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
Angka 16 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
Angka 17 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 18 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 19 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 20 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 21 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 22 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 23 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 24 : diisi Nomor Objek Pajak
Angka 25 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
Angka 26 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
Angka 27 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB)
Angka 28 : diisi data hasil dari pembetulan BPHTB (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
Angka 29 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 31 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 32 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 33 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB





LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR...........................2)

TENTANG

PEMBETULAN BPHTB
ATAS ..............3) NOMOR ................4) TANGGAL ...............5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
  1. Surat Ketetapan BPHTB ................... 6) Surat Tagihan BPHTB/Surat Keputusan .............7) *) Nomor ................8) tanggal ..................9) atas nama .......................10);
  2. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor ................11) tanggal .....12) terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB*);

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..../PJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN BPHTB ATAS ..............13) NOMOR ................14) TANGGAL ...............15)


PERTAMA :

Membetulkan secara jabatan atas ...............16) Nomor .....................17) tanggal ..........18).  
Nama Wajib Pajak : .................................................................. 19)
NOP : .................................................................. 20)
Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) : .................................................................. 21)


KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No Uraian Semula Hasil Pembetulan
1 ...........................22) ...........................23) ...........................24)
2 ........................... ........................... ...........................
3 ........................... ........................... ...........................
4 ........................... ........................... ...........................
5 ........................... ........................... ...........................
6 ........................... ........................... ...........................
7 ........................... ........................... ...........................
8 ...........................
dst
........................... ...........................


Ditetapkan di .................. 25)
Pada tanggal.................... 26)

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak 
...................................... 27)

ttd.

...................................... 28)
NIP. ............................... 29)


*) Coret yang tidak perlu


Petunjuk Pengisian Lampiran V
Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 6 : diisi jenis surat ketetapan BPHTB (jika surat ketetapan dicoret, maka tidak perlu diisi)
Angka 7 diisi jenis surat keputusan BPHTB (Jika Surat Keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
Angka 8 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 9 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 10 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
Angka 13 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 14 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 15 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 16 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 17 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 18 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
Angka 19 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak
Angka 21 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
Angka 22 : diisi materi yang akan dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
Angka 23 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB)
Angka 24 : diisi data hasil dari pembetulan BPHTB
Angka 25 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 27 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 28 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
Angka 29 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB